Pengarus utamaan gender sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemberian perhatian kesetaraan gender disemua sektor termasuk sektor industri harus ramah perempuan (KR, 27/7).
Oleh karenanya, perlu adanya wadah yang memfasilitasi kaum perempuan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya. Hal tersebut sebagai upaya untuk meminimalisasi ketidak adilan gender yang berpotensi terhadap tindak kekerasan, pelecehan seksual dan intimidasi.
Berdasarkan data yang diperolehdari KOMNAS PEREMPUAN (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan), sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Yang terdiri dari 421.751 kasus bersumber dari data kasus atau perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadu layanan yang terbesar di sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), ini menandakan bahwa banyak sekali kasus tindak kekerasan, pelecehan seksual dan intimidasi yang terjadi di Indonesia terhadap perempuan.
Sinergi masyarakat
Kasus kekerasan dan pelecehaan seksual terhadap perempuan perlu mendapatkan perhatian serius mulai dari pemerintah setempat seperti lurah, dukuh dan dinas perempuan sampai kepada pemerintah pusat sebagai tanggung jawabnya memberi perlindungan kepada perempuan dan anak-anak.
Adapun yang dapatdilakukandiataranya:
(1) lurah melakukan pengembangan jejaring yang dapat mengoptimalkan kegiatan yang telah di rancang untuk memback up terjadinya kasus pelecehan terhadap perempuan seperti sekolah pemberdayaan perempuan.
(2) lurah, dukuh dan masyarakat bekerjasama dengan organisasi desa yang lain seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menuntaskan kasus kekerasaan seksual yang terjadi tingkat desa
(3) Orang tua sebagai sekolah pertama bagi anak harus berperan sebagai guru bagi anggota keluarganya untuk memberikan pemahaman tentang seks sejak dini.
Di sisi lain peran pemerintah kabupaten atau kota juga harus berperan aktif dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.
Lembaga yang dapatmembantuseperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), Dinas Pemberdayaan Perempuan (DPP), dan Dinas Perlindungan Anak (DPA).
Adapun peran pemerintah sebagai berikut:
(1) memberikan bantuan berupa pendampingan untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani prosedur pemulihan psikis bagi korban pelecehan
(2) sebagai motivator, memotivasi perempuan yang trauma dengan membangun jiwa optimis dan semangat untuk menata masa depannya.
(3) Memberikan pelayanan konseling, pelayanan konseling ini dimaksudkan supaya perempuan mawas diri terhadap hal-hal yang akan membahayakan dirinya.
Dengan terjalinnya kerja sama dari semua pihak maka pemerintah desa dapat merintis Women Skill Academy. Women Skill Academy adalah wadah yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian warga belajar.
Ringkasnya Women Skill Academy merupakan sebuah wadah yang bertujuan untuk meningkatkan skiil perempuan Indonesia agar menjadi hebat dan berdaya saing tinggi.
Program Women Skill Academy
Women Skill Academy menjadi wadah untuk memberikan pembelajran nonformal dengan sasaran perempuan usia 15-45 tahun atau wanita usia produktif.
Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pelatihan softskills dan hardskills dan pemberdayaannya yang di angkat dari delapan fungsi keluargaselama satu semester atau 6 bulan.
Delapan fungsi keluarga terdiri dari fungsi keagamaan, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan, cinta dan kasih.
Delapan fungsi keluargadiimplementasikan menjadi pelajaran mengenai akhlak perempuan, pendidikan parenting, reproduksi perempuan, kesejahteraan perempuan, management organisasi, dan pengembangan wira usaha.
Denganterciptanya Women Skill Academy maka perempuan dapat mengalami peningkatan pemahaman dan dapat mempraktekkan delapan fungsi keluarga dalam lingkungan keluarganya.
Women Skill Academysebagai sarana bagi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga kekerasan, pelecehan seksual dan intimidasi terhadap perempuan dapat diminimalisasi. (*)
Penulis : Muhammad Saiful Siregar PAI UAD peraih hibah PPK-Ormawa Kemendikbudristek bidang pemberdayaan perempuan
Meningkatkan Kemampuan Belajar Bahasa Inggris Lewat Membaca Subtitle Pada Film
Mewakili Pj Wali Kota, Staf Ahli Moncar Tutup Diklat PKA Pemerintah Kota Jambi